Maleer merupakan wilayah yang pernah mendapatkan program normalisasi sungai melalui Citarum Harum sekitar lima tahun lalu. Kini, menurut Farhan, tantangan berikutnya adalah memastikan pemberdayaan masyarakat berjalan berkelanjutan.
“Setelah normalisasi, yang paling penting itu pemberdayaan masyarakatnya. Jangan sampai infrastrukturnya sudah bagus, tapi persoalan sosialnya tertinggal,” tegasnya di Maleer, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Farhan secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran warga terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) dan obat keras di kawasan Binong dan Maleer.
Aktivitas tersebut dinilai cukup ramai dan berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin usaha dan legalitas barang yang dijual.
Penertiban akan dilakukan bersama Satpol PP, baik melalui langkah yustisi maupun non-yustisi jika ditemukan pelanggaran perda.
“Dicek izinnya ada atau tidak. Barangnya legal atau ilegal. Kalau punya izin pun, apakah hanya menjual atau memperbolehkan minum di tempat? Itu izinnya berbeda,” jelas Farhan.
Ia menerangkan, dampak minol bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyentuh ketahanan keluarga dan lingkungan sosial.
Di sektor lingkungan, Maleer mendapat apresiasi. Program Gaslah (petugas pengolah sampah kewilayahan) disebut sudah menunjukkan hasil positif. Setiap petugas mampu mengolah 70–80 kilogram sampah per hari.
Namun Farhan belum ingin menyimpulkan program tersebut sudah 100 persen efektif. Para petugas baru bekerja sejak 1 Februari 2026 dan masih dalam tahap evaluasi.
“Saya beri waktu sampai akhir Maret. Ujian terbesarnya akhir Ramadan. Timbulan sampah pasti naik, sementara petugas bisa saja mudik,” katanya.
Secara realistis, Pemkot menargetkan penurunan sekitar 40 ton sampah per hari dari kontribusi gaslah.
Sementara teknologi pengolahan lain seperti RDF masih dalam tahap perbaikan akibat kendala teknis konstruksi.
Meski demikian, tidak semua RW memiliki fasilitas pengolahan sampah organik. Salah satunya RW 7 yang memiliki lahan namun belum termanfaatkan. Pemkot berencana mengembangkan lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) publik.
Persoalan lain yang mencuat adalah sanitasi. Data Pemkot menunjukkan sekitar 27 persen rumah belum memiliki septic tank layak. Angka ini dinilai cukup besar dan berpotensi lebih tinggi di lapangan.
Saat ini pemerintah telah membangun septic tank komunal dan biotank. Namun kendalanya terletak pada biaya sambungan pipa dari rumah warga ke fasilitas tersebut yang masih ditanggung mandiri, dengan kisaran mencapai Rp5 juta per rumah.
Farhan mengakui skema tersebut masih memberatkan warga. Karena itu, Pemkot menargetkan pada 2027 dapat merancang teknologi sanitasi murah dan tepat guna agar tidak membebani masyarakat.
“Jangan sampai persoalan sanitasi ini dibiarkan dan akhirnya jadi masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya.(dskoinf.bdg)
.jpg)
0 Komentar