Hal ini menjadi bagian dari program kunjungan kerja wali kota ke seluruh kelurahan di Kota Bandung untuk menyerap langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan menjelaskan, kebijakan pembangunan saat ini difokuskan pada perbaikan wilayah dan pemukiman, bukan pada pembangunan fisik berskala besar.
“Kita belum punya kemampuan anggaran untuk membangun infrastruktur besar-besaran. Karena itu, saya memilih turun langsung ke wilayah agar program dan kegiatan diarahkan untuk memperbaiki hal-hal yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Farhan mengatakan, keterbatasan fiskal akibat tekanan terhadap APBN dan APBD membuat pemerintah kota harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Untuk itu, program harus mengutamakan aktivitas sosial kemasyarakatan dan mitigasi bencana yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
Pada kesempatan itu pula, Farhan mengapresiasi inisiatif warga yang telah melakukan upaya mitigasi bencana secara mandiri. Ia meminta agar edukasi kebencanaan terus digencarkan dan tidak hanya bergantung pada BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran.
“Edukasi kebencanaan tidak boleh berhenti. Harus terus dilakukan oleh warga, agar ketika terjadi sesuatu, masyarakat sudah tahu langkah penyelamatannya,” ujarnya.
Selain isu kebencanaan, pertemuan ini juga membahas berbagai persoalan sosial, di antaranya angka pengangguran, stunting serta anak putus sekolah.
Berdasarkan laporan kelurahan, terdapat 54 warga tidak bekerja atau sekitar 5 persen dari total penduduk usia produktif, serta 7 anak yang tidak bersekolah. Sementara itu, satu kasus stunting masih menjadi perhatian utama.
Farhan pun terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanganan masalah sosial.
“Kita harus menghadirkan rasa aman bukan hanya dari ancaman bencana, tapi juga dari sisi sosial. Anak-anak yang tidak sekolah atau mengalami stunting adalah bagian dari tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Ia meminta dinas terkait untuk memperkuat program kesehatan lingkungan serta meninjau kembali data penerima bantuan sosial dan warga disabilitas agar tidak ada yang terlewat.
Terkahir, Farhan menuturkan, setiap kelurahan akan diwajibkan memiliki fasilitas pemilahan sampah organik, mengingat Kota Bandung tengah menghadapi kondisi penumpukan sampah.
“Dalam dua minggu ke depan, kita akan menghadapi tantangan serius terkait sampah. Karena itu, setiap kelurahan harus mulai menyiapkan tempat pengolahan sederhana agar tidak terjadi penumpukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Ciseureuh, Tantan Sukanda mengungkapkan, kondisi geografis dan sosial wilayahnya. Kelurahan Ciseureuh memiliki luas sekitar 159 hektare, terdiri atas 8 RW dan 50 RT dengan jumlah penduduk mencapai 12.182 jiwa, yang terbagi menjadi 5.307 laki-laki dan 6.859 perempuan.
“Wilayah kami rawan terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran, terutama di daerah padat penduduk di tepi sungai,” jelas Tantan.
Ia memaparkan, di beberapa RW, terutama RW 2 dan RW 8, kerap terjadi genangan banjir akibat luapan Sungai Ciseureuh serta kebakaran di kawasan padat permukiman.
Untuk itu, pihak kelurahan bersama masyarakat telah membentuk Tim Siaga Bencana dan menyiapkan posko darurat di fasilitas umum, seperti sekolah dan masjid.
“Kami juga memanfaatkan pengeras suara di rumah ibadah untuk sistem peringatan dini,” tambahnya.(dskoinf.bdg)
0 Komentar