Sekda pun menyoroti anomali status pembangunan saat ini. Di usia kemerdekaan dan berdirinya Provinsi Jawa Barat yang sudah menginjak 81 tahun, masih terdapat 508.000 anak tidak sekolah berdasarkan versi Dapodik serta 420.000 anak usia 7-18 tahun jika merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengingatkan, ratusan ribu ATS ini adalah risiko besar. Jika tidak tertangani, Jawa Barat akan menyia-nyiakan momentum Bonus Demografi.
Untuk mengakselerasi penyelesaian, Sekda memastikan ketersediaan dana dari pemerintah pusat dan melarang keras adanya pungutan. "Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orang tua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Senin (12/10/2026).
Pemprov Jabar kini telah memiliki profil lengkap anak-anak yang putus sekolah. Melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah dapat memantau data ATS secara spesifik berdasarkan nama dan alamat (by name by address) hingga tingkat RT, RW, dan kepala desa.
Dengan data dan skema pembiayaan yang sudah matang, Sekda menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, camat hingga aparat desa untuk turun langsung ke lapangan mengarahkan ATS kembali ke sekolah formal, SMA Terbuka (Smater) maupun program pendidikan kesetaraan.
Sebagai bentuk pengawasan ketat, evaluasi kinerja akan diberlakukan. "Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kita akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikannya," pungkasnya.(h.dsdik.jbr)
.jpg)
0 Komentar