Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Coffee Morning Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat bertema “Penataan Kota dan Zonasi Kawasan Wisata Kota Bandung” di STIEPAR Yapari Bandung, Jalan Prof. Dr. Sutami, Kamis, 12 Februari 2026.
Farhan menyampaikan apresiasi kepada GIPI dan STIEPAR Yapari sebagai salah satu institusi pendidikan pariwisata tertua yang konsisten mencetak sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata.
Menurutnya, tantangan terbesar industri pariwisata saat ini adalah menghadirkan tenaga kerja dengan kompetensi pelayanan berstandar tinggi.
“Kunci persaingan pariwisata hari ini adalah kualitas layanan. Skill pelayanan harus naik level, karena kita bersaing langsung dengan kota-kota besar dan destinasi wisata nasional,” ujarnya.
Farhan menyoroti perlunya pemisahan nomenklatur antara sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di tingkat daerah. Ia menilai ketiganya memiliki karakter dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda.
Saat ini, Kota Bandung masih menggabungkan ketiga sektor tersebut dalam satu struktur, sehingga sumber daya pemerintah menjadi terpecah. Tahun depan, Pemkot Bandung berencana mengajukan penataan nomenklatur agar sektor budaya dapat berdiri lebih mandiri.
Ia menjelaskan, budaya fisik Kota Bandung terutama arsitektur merupakan identitas kota yang harus dijaga.
Bandung, menurutnya, sejak awal dirancang sebagai kota kosmopolitan berbasis industri, bukan kota kerajaan tradisional.
Perubahan ekonomi dari agroindustri ke tekstil hingga jasa membentuk karakter Bandung saat ini.
Wali Kota juga menyinggung penataan kawasan wisata, termasuk rencana penyesuaian konsep Teras Cihampelas.
Tujuannya adalah mengembalikan karakter perdagangan kawasan tersebut dengan tetap mempertahankan keindahan pepohonan yang menjadi ciri Bandung.
Ia menuturkan, proses pembenahan harus dilakukan hati-hati secara administrasi dengan pendampingan hukum, agar tidak menimbulkan kerugian negara.
Farhan memaparkan, sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah hingga Rp1,2 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen. Pandemi menyebabkan kontraksi tajam hingga minus 3 persen.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bandung telah kembali ke angka sekitar 5,85 persen. Namun, menurutnya, pemulihan belum sepenuhnya tercapai.
Karena itu, Pemkot Bandung fokus pada penguatan kesejahteraan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja informal atau gig worker.
Pemerintah berupaya menyediakan skema perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja pariwisata memiliki jaring pengaman.
Farhan menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata kelas menengah-atas melalui peningkatan kualitas layanan, wisata kesehatan, wisata edukasi, dan sport tourism.
Ia mencontohkan berkembangnya wisata kesehatan di Bandung melalui rumah sakit estetika berstandar tinggi, serta potensi wisata edukasi berbasis kampus.
Selain itu, kawasan Stadion Siliwangi dan pengembangan GBLA diarahkan menjadi pusat sport tourism terpadu.
“Bandung harus mampu menghadirkan pengalaman wisata kelas tinggi tanpa kehilangan identitasnya,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan investor menjadi kunci untuk meningkatkan indeks pariwisata kota.
Ia juga mendorong pengembangan pertunjukan budaya dan kreatif agar Bandung memiliki daya tarik wisata yang beragam dan berkelas.
Menutup sambutannya, Farhan mengapresiasi GIPI Jawa Barat, para pelaku industri transportasi, perhotelan, dan pendidikan pariwisata atas kontribusinya dalam membangun ekosistem wisata Bandung.
“Pariwisata bukan kepentingan satu pihak, tetapi kebutuhan bersama yang harus dibangun secara berkelanjutan,” pungkasnya.(dskoinf.bdg)
.jpg)
0 Komentar