Identitas ini memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik seperti perizinan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan, tanpa perlu membawa dokumen fisik seperti KTP. Selain itu, IKD juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, baik bagi masyarakat maupun instansi pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Bandung menerima audiensi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) terkait rencana aktivasi IKD di lingkungan kampus.
Direktur Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani Unpar, Rachmani Puspitadewi, menjelaskan bahwa aktivasi IKD akan dimulai dari pegawai, kemudian dilanjutkan kepada mahasiswa.
“Meskipun belum diwajibkan, sebaiknya mulai membuat IKD karena prosesnya mudah. Banyak pegawai Unpar yang sudah memiliki IKD. Ini memudahkan berbagai urusan administrasi,” ujar Rachmani, di Balai Kota Bandung, Senin 10 Agustus 2025.
Ia berharap kerja sama berkelanjutan dengan Pemkot Bandung untuk memperluas aktivasi di kalangan akademisi.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi.
“Apapun urusannya, kami kedepankan kolaborasi. Kami akan melibatkan seluruh unsur di lapangan, termasuk OPD, agar ada rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen di Kota Bandung,” kata Erwin.
Saat ini di Kota Bandung sekitar 17 persen atau 103.000 penduduk telah mengaktivasi IKD. Dengan pelaksanaan aktivasi ini, diharapkan kawasan pendidikan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.(dskoinf.bdg)
0 Komentar